Ketua Fraksi PKS DPRD Banten, Juheni M Rois
Ketua Fraksi PKS DPRD Banten, Juheni M Rois

APBDP Banten 2021 Dinilai Kurang Pro Rakyat, Fraksi PKS : Waktu Mepet Harus Segera Disahkan

SERANG, TOPmedia - DPRD Banten baru saja menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Provinsi Banten tahun 2021 untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Perda.

Disisi lain, dalam pidatonya, pada rapat Paripurna DPRD Banten dengan agenda pengambilan keputusan atas persetujuan DPRD terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi Banten TA. 2021, diruang rapat Paripurna DPRD Banten, juru bicara (jubir) badan anggaran (Banggar) DPRD Banten, Muhammad Faizal mengatakan, RAPBD-P tahun 2021 yang baru saja disahkan tersebut, dinilai masih belum bisa menjawab kebutuhan masyarakat, teruma dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat ditengah pendemi covid-19 saat ini.

Hal itu terlihat dari alokasi anggaran yang bersentuhan langsung kepada masyarakat, terutama dalam upaya pemulihan ekonomi masyarakat akibat pendemi covid-19.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Fraksi PKS DPRD Banten, Juheni M Rois mengatakan, ada sejumlah hal yang melatarbelakangi agar RAPBD-P Provinsi Banten tahun 2021 sehingga harus segera disahkan menjadi Perda.

Salah satunya adalah, agar sebelum berakhirnya bulan September ini, RAPBD-P Provinsi Banten agar bisa segera disahkan, jika tidak, kata dia, khawatir menimbulkan masalah baru dikemudian hari nanti.

"Termasuk dalam upaya untuk menyerap anggaran yang telah dialokasikan, melihat waktu pelaksanaannya yang tinggal beberapa bulan lagi sampai akhir tahun ini," kata Juheni, kepada www.topmedia.co.id, Selasa (14/9/2021).

Semua itu, Sambung Juheni, bertujuan untuk capain target pembangunan di Banten tahun ini, selain mencegah terus membengkaknya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) pada APBD Provinsi Banten tahun 2021.

"Hingga agar disegerakannya kucuran bantuan keuangan dari Pemprov (Banprov) kepada delapan Kabupaten/kota, mereka juga perlu untuk membangun, jadi harus segera dikucurkan," katanya.

Semuanya itu, kata Juheni, dilakukan atas kepentingan masyarakat dan bertujuan untuk percepatan serapan APBD-P Provinsi Banten tahun 2021, melihat sisanya tinggal beberapa bulan lagi.(Den/Red)

berita terkait

Komentar