Aliansi Geger Banten kembali melakukan Demonstrasi di Perempatan Ciceri, Kota Serang, (Kamis/15/10/2020)
Aliansi Geger Banten kembali melakukan Demonstrasi di Perempatan Ciceri, Kota Serang, (Kamis/15/10/2020)

Aliansi Geger Banten Kembali Demonstrasi Tuntut Cabut UU Cipta Kerja

SERANG, TOPmedia - Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Geger Banten kembali turun kejalan menunut dicabutnya UU Omnibuslaw Cipta Kerja dan minta pihak kepolisian membebaskan melepaskan status tersangka terhadap 14 orang massa aksi sebelumnya.

Pada aksi sebelumnya, aliansi Geger Banten sempat terlibat bentrokan dengan pihak keplosian di depan Kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin. Berakhir 13 orang di antaranya telah dibebaskan dan dikenakan wajib lapor, 1 orang atas inisial BM masih ditahan dan akan diproses ke pengadilan.

Koordinator Geger Banten, Arman mengatakan persoalan undang - undang Cipta Kerja, bukanlah persoalan satu kelompok tertentu saja, kata dia, seluruh elemen masyarakat akan menjadi korban dari upaya pemerintah dalam menyediakan karpet merah bagi para investor. 

"Penggabungan lebih dari 70 undang - undang dan ribuan pasal di dalamnya ternyata sama sekali tidak ditunjukan untuk kepentingan rakyat," katanya kepada wartawan disela - sela aksi di  perempatan Ciceri, Kota Serang, Kamis (15/10/2020).

Arman melanjutkan, upah buruh akan menjadi semakin murah dengan adanya skema pengupahan per jam di dalam undang - undang tersebut, kata dia, kepastian kerja juga akan menghilang karena sistem kerja yang semakin flexibel lantaran sistem kerja kontrak dan outsourching yang di perpanjang dan diperluas

"Perampasan lahan rakyat dan kerusakan lingkungan hidup yang terus terjadi juga akan semakin diperparah dengan di perpanjangnya HGU sampai 90 tahun dan dikendurkannya prosedur AMDAL bagi para pengusaha. Rakyat miskin kota akan semakin termarjinalkan dari kehidupan akibat semakin masifnya penggusuran lahan yang dilegallkan dengan dalih pembangunan," imbuhnya.

Menurut Arman, dalam sidang paripurna tanggal 05 Oktober 2020 lalu DPR RI, kata dia, telah sepenuhnya mensahkan UU Cipta Kerja. Rapat paripurna yang di selenggarakan secara tertutup, dikatakan Arman, dan lebih cepat dari waktu yang ditentukan yaitu tanggal 8 Oktober telah sepenuhnya mengamputasi partisipasi dan ruang demokrasi rakyat yang mayoritas menolak pengesahan UU tersebit. 

"Hal inilah yang kemudian memicu terjadinya ledakan amarah rakyat di berbagai daerah. Pada tanggal 6, 7 dan 8 aksi masal terjadi di setidaknya 60 kota kabupaten tersebar di lebih dari 20 provinsi. Gelombang protes tersebut kemudian direspon oleh negara dengan tindakan represifitas berlebihan oleh aparat kepolisian," ungkapnya.

Arman menjelaskan, hingga 9 Oktober pukul 15.50, pihaknya mengaku mencatat terdapat 3.367 massa aksi yang ditangkap aparat kepolisian Republik Indonesia. 

"Di Banten sendiri masa aksi geger banten yang melakukan aksi tanggal 06 Oktober 2020 lalu juga menjadi korban represifitas aparat. Dalam data yang didapatkan aliansi ada 4 orang di rawat rumah sakit dan 20 lebih orang mendapatkan luka ringan, 14 orang tertangkap oleh pihak kepolisian. Hingga saat ini 13 orang di antaranya telah dibebaskan dan dikenakan wajib lapor, satu orang atas inisial BM masih ditahan dan akan diproses ke pengadilan," terangnya. (Adi/Red)

berita terkait

Komentar