Serah Terima Bantuan Wali Kota Serang dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Banten, di Puspemkot Serang, Kamis (22/10/2020).
Serah Terima Bantuan Wali Kota Serang dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Banten, di Puspemkot Serang, Kamis (22/10/2020).

Alasan Administrasi, Bantuan Kementerian PUPR Senilai Rp 30 M Belum Bisa Diserahkan ke Pemkot Serang

SERANG, TOPmedia - Pemerintah Kota (Pemkot) Serang menerima 2 poin atau item bangunan dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah Banten. 2 poin tersebut yaitu bangunan Sekolah Dasar (SD) Pasir Huni di Kelurahan Pancalaksana, Kecamatan Curug dan bangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) di Kelurahan Banjar Agung, Kecamatan Cipocok Jaya.

Wali Kota Serang, Syafrudin mengatakan ada 2 poin bangunan yang telah diserahkan oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah Banten itu senilai Rp. 2,4 miliar, artinya, kata dia, setelah penyerahan tersebut sudah menjadi kewajiban Pemkot Serang untuk mengelolanya.

"Jadi setelah diserahkannya ini dari Balai Prasarana Permukiman wilayah Banten sudah melepas. Selanjutnya akan kami pergunakan dan InsyaAllah bermanfaat bagi masyarakat Kota Serang. Dengan nilai Rp 2,4 miliar," katanya kepada wartawan di Puspemkot Serang, Kamis (22/10/2020).

Disamping anggaran Rp. 2,4 miliar itu, sambung Syafrudin, ada yang belum diserahkan oleh Kementerian PUPR kepada Pemkot Serang dengan nilai Rp. 30 miliar untuk dialokasikan untuk permukiman kumuh yang ada di kawasan Banten Lama.

"Jadi ini pembangunan air bersih, InsyaAllah sedang dikerjakan dan belum diserahkan kepada Pemkot Serang," imbuhnya.

Syafrudin melanjutkan, total yang harusnya diberikan kepada Pemkot Serang, kata dia, yaitu Rp. 32,4 miliar dengan 4 poin atau 4 item,"Jadi totalnya ada Rp 32,4 miliar dengan 4 poin atau item," ungkapnya.

Sedangkan untuk pemeliharaannya, dikatakan Syafrudin, belum dianggarkan di APBD, sebaba kata dia, baru bantuan tersebut baru dilakukam serah terima.

"Nanti dinas terkait untuk bisa menganggarkan untuk pemeliharaannya," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Banten, Rojali Indra Saputra mengungkapkan ada sebagian yang sudah pihaknya bangun dari Kementerian PUPR yang dimulai sejak tahun 2010 hingga sampai saat ini.

"Hari ini yang kita agendakan ada 4 poin rencanakan dan secara garis besar kita serahkan kepada Wali Kota karena ada memang mekanisme penyerahan ini yang memang butuh waktu dan administrasi," tandasnya. (Adi/Red)

berita terkait

Komentar