Para Anggota Dewan Kabupaten Serang bersama Pjs Bupati Kabupaten Serang, Ade Hariyanto saat menemui ribuan buruh, di depan kantor Bupati Serang, Rabu(14/10/2020). (Foto:Topmedia)
Para Anggota Dewan Kabupaten Serang bersama Pjs Bupati Kabupaten Serang, Ade Hariyanto saat menemui ribuan buruh, di depan kantor Bupati Serang, Rabu(14/10/2020). (Foto:Topmedia)

Aksi Ribuan Buruh Membuahkan Hasil, DPRD Kabupaten Serang Ikut Tolak UU Ciptaker

SERANG, TOPmedia - Aksi ribuan Buruh Kabupaten Serang di depan Pendopo Bupati Serang, sejak pukul 13:00 Wib membuahkan hasil.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang maupun DPRD Kabupaten Serang secara bersama menyuarakan menolak UU Cipta Kerja (Ciptaker), karena sangatlah merugikan rakyat.

"Kita pun akan menyampaikan aspirasi penolakan UU Ciptaker ini kepada Presiden RI dan DPR RI, sebagai bentuk aspirasi dari masyarakat kaum buruh di Kabupaten Serang," ungkap Anggota DPRD Kabupaten Serang, Fraksi PKS, Mansur Bahrowi kepada awak media, seusai menemui ribuan buruh di depan kantor Bupati Serang, Rabu(14/10/2020).

Mansur juga menjelaskan, pembahasan UU Ciptaker yang dilakukan DPR RI dinilai sangatlah terburu-buru, dan tidak tepat momentum.

"Informasi memang kami terima, oleh karena itu belum bisa memberikan stadman beberapa point. Penetapan UU Ciptaker ini kurang tepat, karena terdapat 72 pasal dan sangat luar biasa. Seharusnya disosialisasikan terlebih dahulu, karena terdapat juga mempersempit kebijakan daerah," jelas Mansur.

Diakhir wawancara, Mansur menegaskan, penolakan inipun akan dilakukan oleh seluruh DPRD Kabupaten Serang, dan bukan hanya Partai PKS serta Partai Demokrat.

"Kami juga tadi di dampingi Fraksi Golkar dan Fraksi Hanura. Hari inipun akan kami tindaklanjuti, untuk menyampaikan aspirasi kepada Presiden RI berserta DPR RI," tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPD SPN Banten, Intan Indria Dewi mengatakan, hari ini para buruh Kabupaten Serang adalah perwakilan rakyat, jangan pernah mengabaikan suara rakyat.

"Ini adalah suara hati kami, rakyat sangat pingin suaranya di dengar oleh pemimpin. UU Ciptaker tidak pernah berpihak kepada rakyat, kami ini bekerja bukan Open BO pak Dewan," jelas Intan dalam orasinya.

Intan juga menyesalkan, dalam pasal UU Ciptaker terdapat peraturan buruh dibayar upah hitungan satuan waktu.

"Kita sangat menyesalkan, karena kita dituntut menyelesaikan target perusahaan. Tapi kawan-kawan buruh tidak dapat upah, dihitung satuan waktu. Sebenarnya UU Ciptaker untuk siapa ? untuk rakyat Indonesia atau untuk asing ?. Sekarang saja tenaga asing sudah banyak di Indonesia," kata Intan dengan bertanya-tanya.

Diakhir wawancara, Intan mengingatkan, untuk seluruh Dewan di Indonesia maupun Daerah, jangan lupakan rakyat. Karena dipilih dari suara rakyat.

"Mereka mengemis untuk dipilih, tapi mereka lupa dengan janji mereka. Apa yang diharapkan oleh kawan-kawan. tidak ada lagi perhitungan upah," tutup Intan seraya mengakhiri wawancara.

(Feby/Red).

berita terkait

Komentar