Wakil ketua DPRD Banten Budi Prajogo
Wakil ketua DPRD Banten Budi Prajogo

Agar Sejalan Dengan Perda RZWP3K, Gubernur Banten Diminta Lakukan Revisi Perda RTRW

SERANG, TOPmedia – Wakil ketua DPRD Banten, Budi Prajogo meminta kepada Gubernur Banten, Wahidin Halim untuk segera mengajukan revisi Peraturan Daerah (Perda) terkait perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Hal itu sebagai bentuk harmonisasi antara Perda RTRW dengan Perda Rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) agar bisa sejalan.

Selain untuk menghindari terjadinya pelemahan hukum akibat perbedaan ketetapan wilayah pada masing-masing Perda.

Terkait adanya isu dualisme antara UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang mengamanatkan agar pengelolaan pesisir pantai mulai dari 0 hingga 12 mil adalah kewenangan Pemprov Banten.

Sementara, pada UU Omnibuslaw tentang cipta tenaga kerja, mengisyaratkan agar Perda RZWP3K tidak harus dibuatkan sampai menunggu adanya evaluasi lebih lanjut dari pihak Kemendagi, agar kesemua Perda tersebut menjadi lebih harmonis pada pelaksanaannya dilapangan.

"Karena kalau ada suatu lokasi yang punya landasan hukum tentang tata ruangnya secara hukumnya akan lemah dengan wilayah yang bersinggungan dengan RZWP3K. Pak Gubernur agar segera mengusulkan revisi (RTRW) untuk mendapatkan kepastian hukum bagi semuanya,"  kata Budi, kepada www.topmedia.co.id, Senin (22/2/2021) malam.

Dari kedua Perda tersebut, antara Perda RZWP3K dengan perda RTRW mana yang harus direvisi agar menjadi lebih harmonis, sambung Budi, pihaknya bernggapan Peda RTRW yang harus di revisi.

"RTRW lah (yang direvisi). Kan RZWP3K itu adalah aturan baru," kata Budi.

Tidak hanya Perda RTRW milik Pemprov Banten, pihaknya menilai Peda RTRW Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten juga harus direvisi agar menjadi lebih harmonis dengan Perda RZWP3K milik Pemprov Banten.

"Tata ruangnya harus menyesuaikan dengan RTRW Provinsi juga, gak bisa menyimpang," katanya.

Meski begitu, pihaknya berharap tidak terjadi perbedaan signifikan antara ketetapan antara zona-zona wilayah yang ada pada Perda RZWP3K dengan Perda RTRW milik Pemprov Banten tersebut.

Melalui revisi Perda RTRW atau langkah harmonisasi antara kedua Perda tersebut, pihaknya berhara  kedepan tidak terjadi pelemahan antara Perda satu dengan lainnya, karena perbedaan wilayah yang termuat pada Perda RZWP3K dengan Perda RTRW.

Saat disinggung apakah sudah ada upaya dan pembahasan bersama antara lehislatid dengan eksekutif untuk menjadwalkan mengenai pembahasan rencana perubahan RTRW Provinsi Banten kedepan, sambung budi, sampai saat ini belum ada agenda khusus untuk menjadwalkan dilakukannya perubahan RTRW Provinsj Banten."Belum dibahas, terkait itu belum dibahas," katanya.

Berita Terkait: Penerapan Perda RZWP3K Provinsi Banten Ditunda?

Diberitakan sebelumnya, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP), Eli Susiyanti mengaku, Pemerintah Provinsi (Pemrpov) Banten telah melayangkan surat kepada Kemendagri, dan hasilnya Perda RZWP3K terpaksa harus ditunda sampai ada evaluasi lebih lanjut dari Kemendagri.

Jawaban tersebut didapat setelah Pemprov Banten berlayang surat kepada Kemendagri, dan jawabannya telah sampai dimeja Gubernur Banten, Wahidin Halim, pada akhir Januari kemarin.

Sambung Eli, hal itu sengaja dilakukan agar Pemprov Banten mendapatkan kepastian apakah Perda RZWP3K sudah bisa diterapkan dan diimplementasikan tahun ini juga, dan hasilnya masih harus menunggu evaluasi lebih lanjut dari Kemendagri.

"Sementara yang lain mengatakan, ketika di UU Cipta kerja sudah tidak lagi dibutuhkan lagi Perda RZWP3K, yang ada adalah harmonisasi antara RTRW dengan RZWP3K.  Karena masih ada dualisme ini. Maka, Kemendagri menunda evaluasi untuk runing Perda yang saat ini ada dimejanya Kemendagri (RZWP3K). Karena beritanya simpang siur begini, akhirnya kita mintakan surat resmi dari Kemendagri, terkait memang ditunda. Suratnya Januari akhir kemarin turun kepada Gubernur yang menyatakan evaluasi runing Perda Banten (RZWP3K) ditunda sampai ada kebijakan lebih lanjut," kata Eli, seraya menambahkan, tidak puas mendapatkan surat dari Kemendagri, pihaknya juga mencoba untuk menanyakannya kembali saat ada kunjungan dari kemendagri ke Pemprov Banten beberapa waktu lalu, dan hasilnya masih sama, pelaksanaan Perda RZWP3K terpaksa harus ditunda sampai ada kebijakan lebih lanjut.

"Jawabannya masih sama, menunggu kebijakan lebih lanjut. Mereka berjanji secepatnya akan dicarikan solusinya," katanya.

Lebih jauh Eli mengatakan, meski saat ini Pemprov Banten telah memiliki Perda RZWP3K, namun secara formal, masih belum, karena saat ini Perda RZWP3K masih  dievaluasi oleh Kemendagri, dan belum memiliki nomor registernya. 

Atas kejadian itu, Perda RZWP3K Provinsi Banten yang baru saja disahkan Pemprov Banten beberapa waktu kemarin, sambung Eli, untuk sementara diperkirakan terpaksa harus ditunda sampai ada evaluasi lebih lanjut dari Kemendagri.

"Secara formal, belum, karena kita belum memiliki dasar hukumnya," katanya.

Saat ditanya mana yang akan dievaluasi antara Perda RZWP3K dengan Perda RTRW Provinsi Banten, sambung Eli, banyak kemungkinan bisa terjadi.

"Karena Perda RTRW juga bukan kitab suci, ketika ada kebutuhan lain yang lebih tinggi, mungkin, meski belum 5 tahun," katanya.(Den/Red)

berita terkait

Komentar